NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) berbasis Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online Tahun 2026. Kegiatan diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah.
Kegiatan turut dihadiri Tim Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri, jajaran Direksi PT Bank Papua, Pemimpin PT Bank Papua KCU Nabire, Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah selaku penyelenggara, para Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta seluruh pejabat pengelola keuangan daerah.
Bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Bandara Lama Nabire, Senin (29/6/2026), kegiatan sekaligus menjadi momentum peluncuran perdana implementasi SIPD-RI SP2D Online di lingkungan Pemprov Papua Tengah.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Dr. H. Tumiran, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut. Apresiasi ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Pusdatin, PT Bank Papua, serta BPPKAD Provinsi Papua Tengah atas dukungan pengembangan dan implementasi sistem digital.
Gubernur menegaskan penerapan SIPD-RI berbasis SP2D Online adalah langkah strategis memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Sistem ini mengintegrasikan proses penerbitan SP2D dengan sistem perbankan sehingga pencairan anggaran dapat dilakukan secara real-time dan paperless.
“Implementasi sistem ini mampu memangkas birokrasi serta meminimalisir potensi kesalahan data dalam proses pengelolaan keuangan daerah,” tegas Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya ketelitian seluruh aparatur pengelola keuangan daerah dalam setiap tahapan verifikasi data, termasuk nama dan nomor rekening penerima, NPWP, serta jenis potongan pajak dalam proses SPP dan SPM pada aplikasi SIPD-RI.
Ia berharap melalui Bimtek ini, seluruh pejabat pengelola keuangan daerah — mulai dari PA, PPK OPD, bendahara, hingga PPTK — dapat meningkatkan kompetensi dan memahami implementasi sistem secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari.
“Semoga kegiatan ini berjalan lancar, memberikan manfaat besar bagi kemajuan daerah, dan mendapat ridho Tuhan Yang Maha Esa,” tutup Gubernur.
Dengan diluncurkannya SIPD-RI SP2D Online, Pemprov Papua Tengah berharap terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berbasis digital guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Papua Tengah.
Komentar Pembaca (0)
Jadilah yang pertama berkomentar.