Gaji Rp6,5 Juta, Rp5,5 Juta untuk Cicilan. Siapa Melindungi ASN dari Kredit yang Terlalu Besar?

NABIRE — Dalam beberapa bulan terakhir, saya menemukan sedikitnya dua kasus dengan pola yang hampir sama. Seorang aparatur sipil negara (ASN) mengajukan kredit bank senilai Rp350 juta hingga Rp500 juta. Tujuannya bukan untuk membuka usaha, memperbesar penghasilan, atau membeli aset produktif, melainkan demi memenuhi harapan yang belum tentu terwujud, seperti memuluskan jalan anak memperoleh pekerjaan.

Dalam praktiknya, tujuan penggunaan kredit juga beragam. Sebagian digunakan untuk kebutuhan produktif, seperti membuka usaha atau membeli aset. Namun, tidak sedikit yang justru dipakai untuk kebutuhan konsumtif, menutup utang lama, bahkan ada yang berakhir untuk aktivitas berisiko tinggi seperti perjudian, baik secara langsung maupun melalui platform judi daring.

Awal tulisan ini berangkat dari sebuah percakapan. Sebut saja namanya Jony. Seorang ASN. Suatu hari ia bercerita sambil tertawa kecil. Tawa yang terdengar hambar.

“Sisa gaji saya tinggal Rp300 ribu sebulan,” katanya.

Kalimat itu disampaikan dengan senyum, tetapi sulit menemukan alasan untuk ikut tertawa. Menurut pengakuannya, sebagian besar gajinya habis untuk membayar cicilan kredit. Yang lebih menyedihkan, cicilan itu baru akan lunas tepat ketika ia memasuki masa pensiun.

Bagi saya, itu adalah sebuah ironi. Selama bertahun-tahun seseorang bekerja, tetapi hampir seluruh hasil kerjanya lebih banyak dinikmati untuk membayar utang daripada meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Masa produktif yang seharusnya menjadi kesempatan membangun masa depan justru dihabiskan dengan menghitung hari menuju jatuh tempo cicilan berikutnya.

Kisah Jony mungkin bukan satu-satunya. Di balik angka-angka penyaluran kredit yang terus meningkat, bisa jadi ada banyak keluarga yang setiap bulan harus bertahan hidup dari sisa gaji yang nyaris tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar.

Pertanyaannya bukan lagi apakah kredit itu disetujui, melainkan apakah kredit sebesar itu benar-benar masih menyisakan ruang bagi seseorang untuk hidup secara layak.

Ketika dana pinjaman habis tanpa menghasilkan nilai ekonomi, beban yang tersisa hanyalah cicilan. Pendapatan tidak bertambah, aset tidak bertambah, tetapi kewajiban membayar tetap berjalan setiap bulan. Dalam situasi seperti itu, risiko gagal bayar dan tekanan ekonomi terhadap keluarga menjadi semakin besar.

Fenomena ini bukan sekadar kisah tentang utang. Ini adalah peringatan bahwa keputusan finansial yang lahir dari kepanikan, tekanan, atau harapan sesaat dapat mengubah kehidupan sebuah keluarga selama bertahun-tahun.Bayangkan seorang ASN dengan take home pay Rp6,5 juta per bulan. Setelah kredit disetujui, ia harus membayar cicilan sebesar Rp5,5 juta setiap bulan.Artinya, 84,6 persen penghasilannya langsung habis sebelum ia membeli beras, membayar listrik, mengisi bensin, atau membayar uang sekolah anak. Yang tersisa hanya Rp1 juta.

Dengan sisa sebesar itu, bagaimana sebuah keluarga dapat hidup selama satu bulan?Pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana.

Namun justru di situlah inti persoalannya.Banyak orang menghitung berapa besar pinjaman yang bisa diperoleh. Tidak banyak yang menghitung berapa sisa uang yang masih layak digunakan untuk hidup setelah cicilan dibayar. Padahal, utang bukan hanya soal kemampuan membayar hari ini, tetapi juga kemampuan bertahan selama belasan tahun ke depan.

Kondisi menjadi semakin berisiko apabila kredit diambil pada usia di atas 40 tahun. Masa kerja menuju pensiun semakin pendek, sementara kewajiban membayar cicilan masih panjang. Jika terjadi sakit, mutasi, kehilangan penghasilan tambahan, atau kebutuhan darurat, ruang keuangan keluarga nyaris tidak lagi tersedia.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat memang terus meningkat. Namun, masih terdapat kesenjangan antara masyarakat yang telah menggunakan produk keuangan dan mereka yang benar-benar memahami manfaat, risiko, serta konsekuensinya. Barangkali inilah yang sedang terjadi. Masyarakat semakin mudah memperoleh akses pembiayaan. Namun kemudahan memperoleh kredit belum tentu diikuti dengan kemampuan mengelola risiko kredit. Di sisi lain, lembaga pembiayaan juga patut melakukan refleksi.

Benar bahwa keputusan meminjam berasal dari calon debitur. Namun keputusan menyetujui kredit sepenuhnya berada di tangan lembaga pembiayaan. Karena itu, analisis kelayakan semestinya tidak berhenti pada kemampuan administratif memotong cicilan dari gaji.

Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah setelah cicilan dibayar, debitur masih memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup secara layak? Jika jawabannya tidak, maka semangat perlindungan konsumen seharusnya ikut menjadi bagian dari pertimbangan.

Prinsip kehati-hatian bukan hanya melindungi bank dari kredit bermasalah. Prinsip itu juga seharusnya melindungi masyarakat dari keputusan yang berpotensi menghancurkan kondisi keuangan keluarganya sendiri.Utang bukan sesuatu yang harus ditakuti. Banyak usaha lahir dari pembiayaan. Banyak rumah dapat dimiliki melalui kredit. Namun kredit yang sehat adalah kredit yang masih menyisakan ruang bagi keluarga untuk hidup dengan layak.Sebab tujuan kredit adalah meningkatkan kesejahteraan, bukan menghabiskan hampir seluruh penghasilan setiap bulan.

Sebelum menandatangani akad pinjaman bernilai ratusan juta rupiah, mungkin ada satu pertanyaan sederhana yang layak dijawab dengan jujur.

Jika setelah membayar cicilan saya hanya memiliki Rp1 juta untuk menghidupi keluarga selama sebulan, apakah keputusan ini benar-benar masih masuk akal?

Barangkali, jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah kredit menjadi jalan menuju kesejahteraan, atau justru awal dari keterpurukan.

Bagaimana menurut anda? Tulis di kolom komentar.

Penulis : Wendy Eko Suswinarko